perpres tentang pengadaan barang dan jasa. lkpp. perpres tentang pengadaan barang dan jasa

mewujudkan pengadaan. Pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pada 2 Februari lalu. 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPresiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). 368, TLN No. Beranda. 27, 2021 • 0 likes • 33,406 views. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021. Belum banyak karena baru memulai ya mohon maaf. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 1 Cukup jelas Angka 2. go. pdf Unduh FilePeraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2023. 16 Tahun 2018 Pasal 33 : (1) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200. PRES IDEN REPUBLIK lNDONESIA-5-Personel selain Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Personel Lainnya adalah Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak. 22. ” Katanya saat memimpin rapat bersama LKPP, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenlu dan Kemenristek DIKTI, Senin (02/07) di kantor Setkab di Jakarta. Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jasa Lainnya, yaitu jasa nonkonsultansi atau jasa )rang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalarn suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk rnenyelesaikan suatu Pekerjaan. Bahasa Indonesia: Lokasi : Biro Hukum, Organisasi, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Perpustakaan Nasional: Bidang. Post Date : 2021-10-15 14:51:45. Tahun Pengundangan. id: 16 hlm. hukum”, disisi lain dalam Pasal 56 Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (untuk selanjutnya disebut Perpres 16 Tahun 2018), apabila penyediaTentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kepala LKPP Dr. LN. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya. Lanjutan (6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing atau pembelian melalui toko daring. Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 772); dan 4. Hal ini karena amat banyaknya pertanyaan di blog maupun facebook yang belum. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada PerLKPP 8/2018 pertimbangan dari aturan Pedoman Swakelola adalah Kesamaan Pemahaman bagi Pelaku Pengadaan, dalam hal ini agar Pasal 16 Perpres 16/2018 jo. Berdasarkan Perpres No. Perpres No. Kariadi adalah Perpres No. Si. U. 4. Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip : a. 361 kali: Status: Diubah oleh : Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; Mencabut : Kebijakan dan Inovasi PBJ. 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), diketahui terdapat tugas yang memiliki pengertian yang sama dengan mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, yakni: Dalam Perpres, tugas ini merupakan salah satu dari tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Pengguna Anggaran (PA). Modul ini disusun oleh Yosi Febriani, S. Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP mulai menggelar webinar sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah secara daring kepada para pemangku kepentingan pengadaan dimulai dari Sekretaris Jendral, Sekretaris Menteri, Sekretaris Utama, dan Sekretaris. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa adalah berubahnya definisi dan tugas PPHP dari Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menjadi Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden: a. KEMHAN RI; MABES TNI; TNI AD; TNI AL; TNI AU;. Beranda; Berita; TAUTAN. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia dapat dilakukan menggunakan aplikasi. Kemudian. 93, LN. Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 Tentang Daftar Mesin, Barang, Dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman. bahwa dengan adanya peningkatan kinerja pegawai dan organisasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang dicapai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu mengganti Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan l,embaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di. T. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Maret 2018. Barang/Jasa Pemerintah Penyusunan modul ini, mengacu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya. 157, LN. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya. Sebagaimana diketahui, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah per 1 Juli harus mengikuti aturan. Antara lain Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden:. Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4. Aug. Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP mulai menggelar webinar sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. jdih. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ini menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah digunakan selama 8 tahun pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan K/L/D/I. 2022/No. Perpres 16 tahun 2018 Pasal 61 (1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah: Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum. 1. Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 326), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pedoman Media Siber. 16 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan Perpres No 12 Tahun 2021, diharapkan dapat memberikan kemudahan dan mempercepat proses pengadaan barang/jasa tanpa meninggalkan. (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi. Tematik. 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah KEPPRES No. 12. Roni Dwi Susanto M. -Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Selanjutnya disebut Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dengan sangat terinci dan penuh kehati-hatian telah merumuskan seluruh ketentuan yang berkaitan dengan proses kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah, tetapi dalambahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (16) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Penyediaan Infrastruktur dan Pengadaan Barang/Jasa yang Lainnya dengan Kekhususan dalam. Lembaga - Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah . TENTANG PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan. 2021. SALINAN PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN. id : 47 hlm. Untuk memberikan komentar dan rating pada pengetahuan ini, silahkan masuk! Pengetahuan Lainnya. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2OL8 Nomor 33) diubah sebagai berikut: 1. Setelah beberapa lama mengandalkan blog ini dan facebook untuk diskusi tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka hari ini saya mencoba untuk membuat forum khusus untuk diskusi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melakukan Sosialisasi Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang pengadaan Barang/Jasa yang. PERPRES No. Indonesia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa. Beranda. Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. id - Perpres No. Bimbingan Teknis SPSE V. 19. Government & Nonprofit. Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Personel Lainnya adalah Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik. 27, 2021 • 0 likes • 33,479 views. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 8,. Nomor. Tipe Dokumen : Peraturan Perundang Undangan. , M. Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mengalami empat kali perubahan (berturut-turut adalah Perpres 35/2011, Perpres 70/2012, Perpres 172/2014 dan Perpres 4/2015). 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 9. Dan jangan lupa baca matriks perbedaan. PRES IDEN REPUBLIK lNDONESIA-5-Personel selain Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Personel Lainnya adalah Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak. menjadi referensi bagi pelaksana perencanaan pengadaan dalam menyusun perencanaan pengadaan; dan c. Perpres No. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun. d. Manager of Public at Pemerintah Provinsi Banten. Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan di Lingkungan K/L/SKPD/Institusi Lainnya. Government & Nonprofit. bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih terdapat Tipe Dokumen. Soal ini dibuat versi 4. Tematik. lkpp. Peraturan Presiden No. Merujuk pada aturan hukum tentang pengadaan barang dan jasa memang dikenal model penunjukan langsung dan pengadaan langsung. Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Kategori: Peraturan Presiden: Nomor: 70: Tahun: 2012: Tanggal Diundangkan: Rabu, 01 Agustus. 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, jenis pengadaan barang dan jasa dibagi menjadi empat jenis, yaitu: Barang Kebutuhan terhadap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat dikonsumsi, digunakan, atau diperdagangkan,. 1. agian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah. Perpres ini mengatur mengenai percepatan transformasi digital di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam mewujudkan kemandirian dan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan. Di antara angka 10 dan angka 11 Pasal l disisipkan L Perpres No. Berdasarkan Perpres No. go. Di antara angka 10 dan angka 11 Pasal l disisipkan L Di samping itu, Perpres 12/2021 juga memuat perubahan mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pengadaan barang/jasa pemerintah. 22. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ketentuan tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir kali diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. lkpp. Peraturan Perundang-undangan. Ditjen PP ; Partisipasi Publik; JDIH Ditjen PP. 1. Sebagai tindak lanjutnya, Pemerintah merevisi Perpres No 54/2020," ujar Rahayu. Penunjukan Langsung dalam Pengadaan Barang dan Jasa Swasta. Proses pengadaan barang/jasa melalui Swakelola yang sedang dilaksanakan sebelum Peraturan Lembaga ini diundangkan dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia. 18b. DAN PERUBAHANNYA TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Berisi: 1. bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan PresidenLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menerbitkan 10 Peraturan LKPP (PerLKPP) baru sebagai pedoman teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bela Pengadaan dulu/sebelum Perpres 12/2021 adalah program dengan SK Kepala LKPP dan SE Kepala LKPP, yang dulunya : Bahwa Bela Pengadaan dahulu merupakan sebuah program yang disusun berdasarkan : Pelaksanaan huruf a ayat (7) Pasal 50 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Konsolidasi Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Dan Perubahannya Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Dicabut oleh : Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengubah : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; File TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. Diposkan pada 23 Juli 2018. Tanggal Diundangkan. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan. Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah resmi telah resmi ditetapkan pada tanggal 2 Pebruari 2021. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan begitu, aturan ini sekaligus menggantikan PermenPUPR No 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. Dokumen Terjemah Resmi : Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2021 tentang. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah belum memberikan Perlindungan Hukum terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai. <. Bagi yang menginginkan matrik perbedaan antara Keppres 80 Tahun. 16. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA-3-2. (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi: a. Peraturan LKPP No. 3 Pelaku Pengadaan Pelaku pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan. Perpres ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Tahun. Merujuk ke Peraturan Presiden RI No. setneg. : +62 21 23951100. 1 Tujuan Tahapan reviu spesifikasi teknis/KAK bertujuan untuk memastikan bahwa spesifikasi/KAK pada saat penyusunan anggaran belanja atau perencanaan Pengadaan Barang/Jasa masih. 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Rp1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan 2. Pemberlakuan Perpres terbaru ini sangat penting untuk penyelenggaraan pemerintahan, mengurangi masalah korupsi dalam pengadaan barang/jasa, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kelancaran penyerapan anggaran (Saputra & Hadi, 2018). PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN. Dengan demikian untuk PDAM yang tidak menyusun peraturan pengadaan barang/jasa mandiri mau tidak mau mengacu pada Perpres 54/2010 dan seluruh turunannya. 32 Tahun 2005 (Perubahan Kedua), Perpres No. KONTRAK PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH MENURUT PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018. STATUS PERATURAN. Perpres. 54 Tahun 2010 dan perubahannya mengatur adanya. Perpres ini dimaksudkan untuk memberikan. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/IN/M/2022 Tahun 2022 tentang Proses Penetapan Pemenang pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Kementerian Pekerjaan Umum.